ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI INFRINGEMENTS OF PRIVACY
ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
INFRINGEMENTS OF PRIVACY
Disusun Oleh:
Ayu Mia Sekarwangi (11180559)
Sonia Br Ginting (11181134)
Gradelia Bele Gabriel (11181268)
Della Berlian Pakpahan (11181342)
Juni Cahyani Siburian (11180469)
Kelas 11.6A.11
Program Studi Sistem Informasi Akuntansi
Fakultas Teknik dan Informatika
Universitas Bina Sarana Informatika
Jakarta
2021
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
dengan rahmat, karunia, serta taufik dan
hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan
makalah ini.
Makalah ini disusun guna untuk memenuhi syarat untuk mengikuti
Ujian Akhir Semester untuk mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan
Komunikasi dan juga kiranya bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dapat
menambah wawasan dan referensi.
Dalam menyusun makalah ini kami mengucapkan banyak terimaksih
kepada dosen penghimpun mata kuliah ini yaitu bapak Ghofar Taufiq, M.Kom yang telah memberikan tugas makalah ini
beserta teman-teman yang bekerjasama dengan baik dalam pembuatan makalah ini.
Kami
penulis makalah ini merasa bahwa makalah yang kami susun masih jauh dari kata
sempurna oleh karena itu kami yang menulis makalah ini sangat menerima saran
dan kritik dari teman yang membacanya dengan tujuan dapat lebih membangun dan
mengetahui kekurangan dalam pembuatan makalah ini.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………...................
DAFTAR ISI ……………………………………………………..................
BAB I PENDAHULUAN
.............................................................................
1.1
Latar Belakang ..................................................................................
1.2
Maksud dan Tujuan ...........................................................................
1.3
Batasan Masalah ...............................................................................
BAB II LANDASAN
TEORI .....................................................................
2.1 Pengerian Cybercrime ......................................................................
2.2 Pengertian Cyber
Low
........................................................................
2.3
Pegertian Infringement of Privacy……………………………………
BAB III PEMBAHASAN
.............................................................................
3.1 Contoh
kasus Infringement of Privacy..............................................
3.2 Penanggulangan Kasus Infringement of Privacy .............................
3.3. Dasar Hukum Infringement of Privacy.............................................
BAB IV PENUTUP .......................................................................................
4.1. Kesimpulan .....................................................................................
4.2.
Saran .................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Saat ini perkembangan teknologi informasi
semakin cepat dan canggih terutama pada era globalisasi, kebutuhan akan
informasi yang cepat, tepat dan hemat menjadikan internet sebagai salah satu
sarana utama untuk berkomunikasi dan bersosialisasi oleh semua kalangan
masyarakat dari perorangan sampai dengan perusahaan.Internet sendiri merupakan
jaringan komputer yang bersifat bebas dan terbuka ,dengan demikian diperlukan
usaha untuk menjamin keamanan informasi terhadap komputer yang terhubung dengan
jaringan internet dikarenakan ada sisi lain dari pemanfaatan internet yang
bersifat mencari keuntungan dengan cara yang negative.
1.2. Maksud & Tujuan
Tujuan
Penulisan makalah ini adalah :
- Untuk memenuhi tugas mata
kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi & Komunikasi.
- Untuk menambah ilmu dalam
bidang Teknologi Informasi & Komunikasi.
- Mampu menjelaskan tentang Infringement of Privacy.
4.
Menambah wawasan tentang Cyber Crime dan menggunakan ilmu yang kami dapat
dengan kepentingan yang positif.
1.3.
Batasan Masalah
Makalah ini membahas
tentang Cyber Crime, pengertian Infringement
of Privacy, faktor penyebab Infringement of Privacy,
Analisa Kasus dan Solusi dari Infringement of Privacy.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1.
Pengertian Cybercrime
Sebelum masuk ke dalam pengertian tentang infringement of privacy,
penulis mengajak Anda untuk mengetahui apa itu arti cybercrime.
Karena kegiatan infringement of privacy berkaitan dengan
istilah cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah
tindakan kriminal yang dilakukan dengan teknologi computer,
khususnya teknologi internet. Cybercrime didefinisikan
sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi computer yang
berbasasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.
Cybercrime merupakan
bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet beberapa
pandapat mengasumsikan cybercrime dengan computer crime.the U.S department of
justice memberikan pengertian computer crime sebagai
“any illegal act requiring knowledge of computer technologi for its
perpetration, investigation, or prosecution” pengertian tersebut indentik
dengan yang diberikan organization of European community development,
yang mendefinisikan computer crime sebagai “any illegal,
unethical or unauthorized behavior relating to yhe automatic processing and/or
the transmission of data“, adapun andi hamzah (1989) dalam tulisannya
“aspek–aspek pidana dibidang computer“ mengartikan kejahatan
komputer sebagai “Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan
sebagai penggunaan komputer secara ilegal”. Dari beberapa
pengertian diatas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa cybercrime dapat
didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan
internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi, komputer dan telekomunikasi
baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.
2.2.
Pengertian Cyber Law
Cyberlaw adalah
hukum yang digunakan didunia maya (cyber space) yang umumnya
diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan
aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan
orang perongan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan
teknologi internet yang dimulai pada saat online dan
memasuki dunia cyber atau duni maya. Cyberlaw sendiri
merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law. Cyberlaw akan
memainkan peranannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi
kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini dimana kita
perlu sebuah perangkat aturan main didalamnya.
2.3.
Infringement of Privacy
Kejahatan
ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat
pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan
pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan
secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat
merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor
PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.
Pengertian
Privacy menurut para ahli Kemampuan seseorang untuk mengatur informasi mengenai
dirinya sendiri. [Craig van Slyke dan France Bélanger] dan hak dari
masing-masing individu untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan untuk apa
penggunaan informasi mengenai mereka dalam hal berhubungan dengan individu
lain.[Alan Westin]
Kerahasiaan
pribadi (Bahasa Inggris: privacy) adalah kemampuan satu atau sekelompok
individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik,
atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi kadang
dihubungkan dengan anonimitas walaupun anonimitas terutama lebih dihargai oleh
orang yang dikenal publik. Privasi dapat dianggap sebagai suatu aspek dari
keamanan.
Hak
pelanggaran privasi oleh pemerintah, perusahaan, atau individual menjadi bagian
di dalam hukum di banyak negara, dan kadang, konstitusi atau hukum privasi.
Hampir semua negara memiliki hukum yang, dengan berbagai cara, membatasi
privasi, sebagai contoh, aturan pajak umumnya mengharuskan pemberian informasi
mengenai pendapatan. Pada beberapa negara, privasi individu dapat bertentangan
dengan aturan kebebasan berbicara, dan beberapa aturan hukum mengharuskan
pemaparan informasi publik yang dapat dianggap pribadi di negara atau budaya
lain.
Privasi
dapat secara sukarela dikorbankan, umumnya demi keuntungan tertentu, dengan
risiko hanya menghasilkan sedikit keuntungan dan dapat disertai bahaya tertentu
atau bahkan kerugian. Contohnya adalah pengorbanan privasi untuk mengikut suatu
undian atau kompetisi; seseorang memberikan detail personalnya (sering untuk
kepentingan periklanan) untuk mendapatkan kesempatan memenangkan suatu hadiah.
Contoh lainnya adalah jika informasi yang secara sukarela diberikan tersebut
dicuri atau disalahgunakan seperti pada pencurian identitas.
Privasi
sebagai terminologi tidaklah berasal dari akar budaya masyarakat Indonesia.
Samuel D Warren dan Louis D Brandeis menulis artikel berjudul "Right to
Privacy" di Harvard Law Review tahun 1890. Mereka seperti hal nya Thomas
Cooley di tahun 1888 menggambarkan "Right to Privacy" sebagai
"Right to be Let Alone" atau secara sederhana dapat diterjemahkan
sebagai hak untuk tidak di usik dalam kehidupan pribadinya. Hak atas Privasi
dapat diterjemahkan sebagai hak dari setiap orang untuk melindungi aspek-aspek
pribadi kehidupannya untuk dimasuki dan dipergunakan oleh orang lain (Donnald M
Gillmor, 1990 : 281). Setiap orang yang merasa privasinya dilanggar memiliki
hak untuk mengajukan gugatan yang dikenal dengan istilah Privacy Tort. Sebagai
acuan guna mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran Privasi dapat digunakan catatan
dari William Prosser yang pada tahun 1960 memaparkan hasil penelitiannya
terhadap 300 an gugatan privasi yang terjadi. Pembagian yang dilakukan Proses
atas bentuk umum peristiwa yang sering dijadikan dasar gugatan Privasi yaitu
dapat kita jadikan petunjuk untuk
memahami Privasi terkait dengan media.
Privasi
merupakan tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki seseorang pada
suatu kondisi atau situasi tertentu. tingkatan privasi yang diinginkan itu
menyangkut keterbukaan atau ketertutupan, yaitu adanya keinginan untuk
berinteraksi dengan orang lain, atau justru ingin menghindar atau berusaha
supaya sukar dicapai oleh orang lain. adapun definisi lain dari privasi yaitu
sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh
pilihan pilihan atau kemampuan untuk mencapai interaksi seperti yang
diinginkan. privasi jangan dipandang hanya sebagai penarikan diri seseorang
secara fisik terhadap pihak pihak lain dalam rangka menyepi saja.
Teknologi
internet ini melahirkan berbagai macam dampak positif dan dampak negatif.
Dampak negatif ini telah memunculkan berbagai kejahatan maya (cybercrime) yang meresahkan masyarakat
Internasional pada umunya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Kejahatan
tersebut perlu mendapatkan tindakan yang tegas dengan dikeluarkan Undang-Undang
terhadap kejahatan mayantara yaitu dengan dikeluarkan UU no. 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi, yang merupakan usaha untuk memberikan
kepastian hukum tentang kerugian akibat cybercrime
tersebut. Undang-Undang ini akibat dari lemahnya penegakan hukum yang
digunakan sebelumnya yang mengacu pada KUHP dan peraturan perundingan lain
seperti hak cipta, paten, monopoli, merek, telekomunikasi dan perlindungan
konsumen.
Kejahatan
Mayantara ini bersifat transnasional, dan karena kasusnya sudah sedemekian
seriusnya, sehingga selain hukum nasional juga dalam konvensi-konvensi
internasional sehingga perlu kepastian hukum dalam mencegah dan
menanggulanginya. Berbagai upaya digunakan dalam menindak pelaku cybercrime dengan Undang-Undang yang
sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi informasi di Indonesia.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Contoh
Kasus Infringements Of privacy
Mengirim dan mendistribusikan dokumen yang
bersifat pornografi, menghina, mencemarkan nama baik, dll. Contohnya pernah
terjadi pada Prita Mulyasari yang menurut pihak tertentu telah mencemarkan nama
baik karena surat elektronik yang dibuat olehnya.
a. Melakukan
penyadapan informasi. Seperti halnya menyadap transmisi data orang
lain.
b. Melakukan
penggadaan tanpa ijin pihak yang berwenang. Bisa juga disebut
dengan hijacking. Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan
hasil karya orang lain. Contoh yang sering terjadi yaitu pembajakan perangkat
lunak (Software Piracy).
c. Melakukan
pembobolan secara sengaja ke dalam sistem komputer. Hal ini juga dikenal
dengan istilah Unauthorized Access. Atau bisa juga diartikan sebagai
kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem
jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan
pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Jelas itu sangat melanggar
privasi pihak yang berkepentingan (pemilik sistem jaringan komputer). Contoh
kejahatan ini adalah probing dan port.
d. Memanipulasi,
mengubah atau menghilangkan informasi yang sebenarnya. Misalnya data forgery atau kejahatan
yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang
ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau
lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Contoh lainnya adalah Cyber
Espionage, Sabotage, dan Extortion. Cyber
Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk
melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem
jaringan komputernya.
Sabotage dan Extortion merupakan
jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau
penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan
komputer yang terhubung dengan internet.
e. Google
telah didenda 22.5 juta dolar Amerika karena melanggar privacy jutaan orang
yang menggunakan web browser milik Apple, Safari. Denda atas Google kecil saja
dibandingkan dengan pendapatannya di kwartal kedua. (Credit: Reuters) Denda
itu, yang diumumkan oleh Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat (FTC),
adalah yang terbesar yang pernah dikenakan atas sebuah perusahaan yang
melanggar persetujuan sebelumnya dengan komisi tersebut. Oktober lalu Google
menandatangani sebuah persetujuan yang mencakup janji untuk tidak menyesatkan
konsumen tentang praktik-praktik privacy. Tapi Google dituduh menggunakan
cookies untuk secara rahasia melacak kebiasaan dari jutaan orang yang
menggunakan Safari internet browser milik Apple di iPhone dan iPads. Google
mengatakan, pelacakan itu tidak disengaja dan Google tidak mengambil informasi
pribadi seperti nama, alamat atau data kartu kredit.
Google sudah setuju untuk
membayar denda tadi, yang merupakan penalti terbesar yang pernah
dijatuhkan atas sebuah perusahaan yang melanggar instruksi FTC.
Contoh kasus diatas sangat
mungkin untuk terjadi pula di pertelevisian Indonesia. Momentum pelanggaran
Privasi dapat berlangsung pada proses peliputan berita dan dapat pula terjadi
pada penyebarluasan (broadcasting) nya.Dalam proses peliputan, seorang objek
berita dapat saja merasakan derita akibat tindakan reporter yang secara
berlebihan mengganggu wilayah pribadi nya. Kegigihan seorang reporter mengejar
berita bisa mengakibatkan terlewatinya batas-batas kebebasan gerak dan
kenyamanan pribadi yang sepatutnya tidak di usik. Hak atas kebebasan bergerak
dan melindungi kehidupan pribadi sebenarnya telah disadari oleh banyak
selebritis Indonesia. Beberapa cuplikan infotainment menggambarkan
pernyataan-pernyataan cerdas dari beberapa selebriti kita tentang haknya untuk
melindungi kehidupan pribadinya. Dalam menentukan batas-batas Privasi dimaksud
memang tidak terdapat garis hukum yang tegas sehingga masih bergantung pada
subjektifitas pihak-pihak yang terlibat. Dalam proses penyebarluasan
(penyiaran), pelanggaran Privasi dalam bentuk fakta memalukan (embarrassing
fact) anggapan keliru (false light) lebih besar kemungkinannya untuk terjadi.
Terlanggar atau tidaknya Privasi tentunya bergantung pada perasaan subjektif si
objek berita. Subjektifitas inilah mungkin yang mendasari terjadinya perbedaan
sikap antara PARFI dan PARSI yang diungkap diatas dimana disatu pihak merasa
prihatin dan dipihak lain merasa berterimakasih atas pemberitaan-pemberitaan
infotainment. sebagai contoh :
a. Pelanggaran
terhadap privasi Tora sudiro, hal ini terjadi Karena wartawan mendatangi
rumahnya tanpa izin dari Tora.
b. Pelanggaran
terhadap privasi Aburizal bakrie, hal ini terjadi karena publikasi yang
mengelirukan pandangan orang banyak terhadap dirinya.
c. Pelanggaran
terhadap privasi Andy Soraya dan bunga citra lestari, hal ini terjadi karena
penyebaran foto mereka dalam tampilan vulgar kepada publik.
3.2. Penanggulangan
kasus Infringements Of privacy
1. Pisahkan akun pribadi dengan akun public
Menggunakan beberapa akun untuk memisahkan
hal pribadi dan hal yang bisa dibagi ke publik bisa menjadi alternatif untuk
melindungi diri di dunia maya.
2. Cek dan atur ulang pengaturan privasi
Sesuaikan pengaturan privasi dengan level
kenyamanan diri dalam berbagi data pribadi, seperti nama, foto, nomor ponsel,
dan lokasi. Kendalikan sendiri siapa atau apa saja yang dapat mengakses data
pribadi kita.
3. Ciptakan password yang kuat dan nyalakan
verifikasi login
Hindari peretasan akun media sosial dengan menciptakan password
login yang kuat (panjang dan mengandung kombinasi unsur huruf, angka, dan
simbol) serta aktifkan verifikasi login (2 Step Verification atau 2 Factor
Authentication).
4. Jangan sembarang percaya aplikasi pihak
ketiga
Aplikasi pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab bisa saja menggunakan
informasi atau data pribadi yang mereka dapat dari akses tersebut secara tidak
bertanggung jawab dan bisa jadi berdampak pada kehidupan.
5. Hindari berbagi lokasi pada waktu nyata
Lokasi pada waktu nyata atau lokasi tempat seseorang sering kunjungi dapat
menjadi informasi yang berharga bagi orang-orang yang ingin berniat jahat.
6. Berhati-hati dengan URL yang dipersingkat
Ada potensi bahaya ketika meng-klik URL yang dipersingkat. URL tersebut bisa
saja mengarahkan kita ke situs-situs berbahaya atau jahat yang dapat mencuri
data pribadi kita.
7. Lakukan data detox
Silahkan coba data detox agar dapat menjadi pribadi yang lebih mempunyai
kendali atas data diri di ranah daring dengan mengakses https://datadetox.myshadow.org.
8. Jaga kerahasiaan pin atau password pada
ponsel atau laptop pribadi.
3.3 Dasar
Hukum Infringements Of privacy
Pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elecktronic, Infrengement
Of Privacy tercantum dalam Pasal 26 mengenai Perlindungan Hak
Pribadi yang berbunyi:
1) Kecuali yang di
tentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan, Pengguna setiap informasi
melalui media electronik yang menyangkut data pribadi seseroang harus dilakukan
atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2) Setiap orang yang
dilanggar haknya sebagaimana dimaksud dengan ayat-ayat (1) dapat
mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang
ini.
Maksud dari Pasal 26
Ayat 1, yaitu:
Dalam pemanfaatan
Tekhnologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian
dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian
sebagai berikut:
1) Hak pribadi
merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam
gangguan.
2) Hak pribadi merupakan
hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3) Hak pribadi
merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan
data seseorang.
Salah satu contoh hak privasi
misalnya hak untuk dapat melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa harus
diketahui oleh umum. Hak privasi ini adalah termasuk derogable
rights sehingga dapat dikurangi pemenuhannya. Sebagai contoh pengurangan
hak atas privasi dalam berkomunikasi ini adalah terkait pengaturan tentang
penyadapan dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi UU 36/1999 memang
tidak menggunakan terminologi hak privasi melainkan “hak pribadi”. Ketentuannya
berbunyi sebagai berikut “…pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang
adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus
dilarang” (lihat penjelasan Pasal 40 UU 36/1999).Namun, dalam beberapa
keadaan, ketentuan tersebut dapat disimpangi sehingga tindakan penyadapan diperbolehkan
sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b UU 36/1999 yang
menyatakan, “untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa
telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh
penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang
diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan
Undang-undang yang berlaku.”
Ditegaskan pula
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa
dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap
tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
BAB IV
PENUTUP
4.1.
Kesimpulan
Dari
makalah ini kami menyimpulkan bahwa infiringement of privacy adalah suatu
kegiatan atau aktifitas untuk mencari dan melihat terdapat keterangan pribadi
seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang ersimpan secara
komputerisasi.
4.2.
Saran
Penulis
memberikan saran kepada pengguna internet, untuk menggunakan secara positif dan
tidak memanfaatkan perkembangan teknologi internet sebagai bahan untuk
merugikan orang lain.

Komentar
Posting Komentar